OPINI:UAN dan Kelulusan Siswa?

    Menceramati dan memperhatikan Pendidikan di Indonesia, timbulnya suatu permasalahan yang menjadi permasalahan nasional, terutama menyangkut standar kelulusan siswa baik yang masuk SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi dan lain-lain, kelulusan Siswa tidak ditentukan oleh guru yang memantau dan mendidik serta membimbing dan membina anak didik selama 3 tahun dalam proses belajar dan mengajar, tetapi cukup ditentukan oleh Standar Ujian Nasional yang lebih dikenal dengan UN
dengan 3 materi pelajaran, sesuatu hal yang tidak logis, untuk menilai seseorang mampu dan tidak mampu hanya dari satu aspek, sedangkan intelektual yang bermoral merupakan proses yang diamati dan dinilai oleh orang yang membimbing, orang yang membina di sini peran guru dikebirikan.
Sesuai UU No.20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 57 ayat (2) evaluasi dilakukan kepada peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan informal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan, sedangkan pasal 58 ayat (1) evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh Pendidik untuk memantau proses kemampuan dah perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dan pasal 1 ayat (17) standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistim pendidikan di seluruh wilayah NKRI.
Di sinilah permasalahan Pendidikan di Indonesia, yang memunculkan beberapa pertanyaan terhadap kelulusan siswa antara lain (1) Kelulusan hanya ditentukan oleh 3 materi Ujian Nasional, sedangkan, materi lain dan keaktifan serta intelektual lainnya tidak dinilai, akan memunculkan materi lain dianggap tidak perlu, sedangkan materi lain tersebut merupakan faktor penting dalam menumbuh kembangkan intelektualitas yang bermoral dalam mencapai tujuan pendidikan nasioanal sebagai mana amanat pembukaan UUD 1945; (2) sesuai pasal 57 ayat 1 dan pasal 1 ayat (17) sudahkah dilakukan pemantuan terhadap kelayakan proses pendidikan untuk mengacu standar Nasional pendidikan, hasil akhir bermuara kepada peserta didik terutama menyangkut sandar kebutuhan minimal secara komprehensif dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal lembaga pendidikan tersebut antara 1. Sarana dan parasana Pendidikan, 2. Pendidik, 3. Penerimaan arus informasi dan buku 4. lingkungan pendidikan, 5.Peran serata masyarakat 6. dll.
Sesuai pasal 58 ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 yang mengavaluasi dan memantau proses intelektual anak didik adalah pendidik, jelas kontribusi dan peran guru dalam penentuan kelulusan anak didik sangat penting dan besar, karena sang pahlawan tanpa tanda jasa yang melihat, mendidik, membina mental dan intelektual anak didik selama berada di lembaga pendidikan terkesan di kebirikan. Pasal 35 ayat (1) dalam penjelasan ?kompetensi kelulusan adalah merupakan kualifikasi kemampauan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan ketrampilan?, di sini jelas bahwa kelulusan tidak bisa ditentukan oleh 3 materi ujian nasional, karena sikap, kemampuan dan ketrampilan yang hanya diketahui oleh Pendidik/guru tidak dinilai oleh Ujian Nasional, kembali lagi peran pendidik dikebirikan. Pasal 37 materi wajib yang harus diakomodir dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah memuat Pendidikan Agama, PKN, Bahasa, Matematika, IPA, IPS, Seni dan Budaya Penjas, Ketarmpilan dan jasa, muatan local, kata ? wajib? merupakan suatu bentuk yang wajib diajarkan kepada anak didik, konsekwenasinya materi tersebut menjadi indicator sebuah kelulusan anak didik, kenyataan hanya 3 materi yang menjadi indikator kelulusan nasional.
Bahwa kondisi bangunan sekolah dan pendidikan nasional di Indonesia belum bisa distandarisasikan, karena bangunan yang sudah tidak layak, kinerja guru perlu ditingkatkan, konsekwensi motivasi guru sebagai pendidik perlu ditingkatkan, baik gaji/tunjangan, pendidikan, sarana dll, geografis dan budaya, arus informasi dll.
Sehingga standarisasi harusnya melalui perlakuan dan penilaian yang sama dalam semua aspek, kenyataan aspek-aspek belum standar, sehingga standar nasional belum bisa dilaksanakan, namun pihak Diknas melalui proses harus melengkapi semua persyaratan yang diamanatkan oleh UU, baik sarana maupun prasarana serta ketentuan operasional serta proses sosialisasi. Kenyataan dan fakta tersebut, bahwa Ujian Nasional bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2003, yang membawa dampak pada pembodohan bangsa, dan bertentangan dengan amanat pembukaan UUD 1945.
Berdasarkan UUNo.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa salah satu hak guru dan dosen memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukkan kelulusan, jelas dalam UU ini, yang memberikan penilaian objectif terhadap kelulusan anak didik adalah guru. sedangkan UN peran-peran guru tidak ada, ini menyatakan bahwa UN bertentangan dengan UU No. 14 tahun 2005, di mana Pemerintah dalam hal ini Kementerian DIKNAS penginterpensi lembaga pendidikan atau mengambil hak pedagogis sang pahlawan tanpa tanda jasa. Profesi guru, dalam penyelengaraan UN tidak dihargai sebagai suatu tugas mulia untuk mencerdaskan bangsa.
Kalau kita lihat fakta yang faktual, justru kota-kota dengan standar minimal telah terpenuhi baik sarana dan prasarana, pendidik, arus informasi yang banyak menderita akibat ujian nasional, pertanyaan Sadarkah Bapak Menteri Pendidikan nasional dan jajarannya, dengan kondisi ini? Dampak lain, siswa yang berasal dari ekonomi kurang mampu dan lulus dengan standar nasional, namun belum bisa melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi, karena NEM yang belum memenuhi standar penerimaan di Sekolah yang lebih tinggi, tidak bisa melanjutkan, tetapi siswa yang berasal dari ekonomi mampu bisa melanjutkan ke sekolah lain terutama swasta dengan biaya tinggi, di samping itu, bagaimana dengan siswa yang belum bisa ditampung pada seleksi PSB dan SPMB tahun 2006/2007, sekolah swasta dengan biaya tinggi, tentunya menjadi permasalahan, bukan karena tidak mampu secara akademis, tetapi sistim yang dibuat membuat mereka tidak mampu, bahkan banyak siswa yang telah dinyatakan lulus jalur PMDK, dan beasiswa ke Luar Negeri tetapi tidak lulus UN, kenyataan ini indikasi memperkuat ?bahwa orang miskin dilarang pintar??

global warming is not a disaster

Meningkatnya suhu bumi mungkin tidak perlu ditakuti. Peneliti iklim Amerika Richard Lindzen melihat sisi positifnya.

    Salah satu hal yang diteliti oleh Richard Lidzen di kantornya di Intitut Teknologi Massachusett, Boston, adalah pengaruh awan dan uap air terhadap iklim. Karena faktor-faktor ini juga mempengaruhi suhu global, demikian dijelaskan guru besar di institut Meteorologi ini. Tetapi bagaimana persisnya belum dapat diterangkan, sehingga belum dapat dimasukkan ke model prakiraan pemanasan bumi secara drastis.
Kritik utama Lindzen atas peringatan bencama iklim global: “Baru-baru ini contohnya, mereka menemukan di Jepang dan juga di Eropa, bahwa model-model iklim mengenai prakiraan meningkatnya pemanasan bumi nyaris tidak tepat. Karena jika orang menggunakan model-model tersebut untuk prakiraan cuaca dalam jangka waktu beberapa jam atau hari model ini tidak berfungsi lagi. Modelnya langsung runtuh.”
Kesimpulan Lindzen adalah, prakiraan bahwa suhu bumi rata-rata akan naik sebanyak dua sampai 4,5 derajat celcius terlalu tinggi. Menurut hitungannya, suhu bumi hanya akan naik sebanyak 0,5 derajat celcius, jika kandungan CO2 di atmosfir meningkat dua kali lipat. Dan ini bukanlah sebuah bencana, lanjut Lindzen. Ini merupakan sebuah keuntungan.
“Setiap kali suhu bumi meningkat, wabah menjadi lebih sedikit, bahaya kelaparan semakin menurun dan secara umum kemakmuran akan naik. Abad pertengahan di Eropa merupakan contoh yang baik untuk ini. Peneliti iklim menyebut periode-periode yang lebih hangat di masa lalu, dan sebagian sangat hangat, sebagai iklim yang optimal. Baru baru ini saja kita mengembangkan rasa takut akan suhu yang lebih hangat. Kecuali kalau orang mau pensiun. Pada saat itu, orang ingin pindah ke tempat yang hangat.”
    Pria berusia 67 tahun ini bukan hanya menertawakan hal ini saja. Namun begitu pilihan kata-katanya sangat sopan. Menurutnya fenomena alam sangatlah rumit dan tidak dapat dijelaskan dengan sederhana. Menurutnya, banyak orang tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Contohnya ketika orang memberikan penghargaan Nobel kepada Al Gore dan Konvensi Iklim PBB.
    “Komite penghargaan Nobel Norwegia terdiri dari 5 politisi Norwegia, Saya tidak akan percaya jika menyangkut penilaian ilmu pengetahuan. Dan mengenai politik: beberapa tahun terakhir telah menunjukkan, bahwa para politisi terutama mempunyai satu tujuan: membuat kesal George W. Bush. Menurut saya, ini tidak pantas untuk dilakukan sebuah komite, ini tidak memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia dan ini perbuatan bodoh. Semua yang mereka lakukan ini merendahkan penghargaan Nobel.”Dalam debat mengenai pemanasan global, semua pihak mencoba untuk mengambil keuntungan, lanjut Lindzen. Contohnya organisasi pelindung lingkungan hidup yang melihat hal ini sebagai kesempatan baik untuk mengumpulkan dana. Tetapi Menurut Lindzen, ini semua bukanlah sebuah komplotan, melainkan kepentingan banyak pihak yang tanpa diketahui mempunyai tujuan yang sama. Seperti negara-negara industri yang tidak ingin membiarkan negara-negara berkembang mendekati standar hidup mereka, sehingga industri di negara tersebut dihambat atas nama perlindungan iklim.